Komisi IX DPR RI gelar rapat dengar pendapat  dengan BNP2TKI, BKKBN dan BPOM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6/2016). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX, Syamsul Bachri. Dalam rapat komisi mempertanyakan mengenai  pemotongan anggaran, yang bertumpu pada Intruksi Presiden Republik Indonesia No 4 tahun 2016.

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf menilai pemotongan anggaran ini merupakan asusmsi pemerintah di dalam penerimaan pajak yang tidak tepat sasaran sehingga langsung membuat konsep pemotongan  secara besar-besaran berkisar 10-15 persen.

“Oleh karenanya, kami tidak setuju begitu saja, kami akan melihat kembali mana yang urgent, mana program yang berjalan dan belum berjalan, kami akan mencoba merundingkan apakah layak dipotong atau tidak,”terang dede usai rapat.

Senada dengan Dede Yusuf, anggota Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz mengatakan dirnya tidak setuju pemerintah melakukan pemotongan anggaran.  “Saya kira ini hal yang patut kita perhatikan betul-betul, apa yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan nawacita. Saya tolak rekomendasi pemerintah kita harus tegas dalam hal ini, masa anggaran sudah kecil masih saja dipotong bila perlu di tambah ini. Khusus komisi IX penghematan kita tolak,” tegasnya.

Selanjutnya, anggota komisi IX Irma Suryani juga menyatakan dirinya tidak setuju adanya pemotongan. Apalagi untuk BPOM yang anggarannya sudah kecil masa mau dipotong. Padahal komisi IX saat reses menemukan banyak kasus tentang makanan berbahaya di daerah, dan tidak terdapat labolatorium keliling disana.

“Namanya labolatorium keliling tidak ada kan, padahal makanan berbahaya di daerah lebih banyak daripada di kota ini kan belum ter cover. Sudah kecil dipotong lagi saya tidak ngerti pemerintah seperti apa, menurut saya bila perlu ini ditambah,”tuturnya.  

Kemudian, menurut politisi fraksi Nasem ini, BKKBN jangan mau di potong anggarannya terlebih lagi jika terkait hal yang penting untuk rakyat. “Pengajuan anggaran dipikirkan baik-baik mana yang betul-betul bisa dipertanggung jawabkan, ini kan untuk rakyat. Pembangunan infrasturktur boleh jalan, tapi pembangunan masyarakat juga harus jalan. Semua harus berjalan paralel,”tandasnya.

“Pekerjaan itu sempit, kalau laju perekonomi tidak benar-benar dijaga bisa terjadi pengangguran berjamaan nantinya, temana-teman juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diminta kepada komisi IX. Menghadapi MEA 2020 ada bonus demografi, hari ini pekerja di dalam negeri tidak cukup sementara bapak motarium terus, mau jadi pengangguran berjamaah!” pungkasnya.

“Dana perlindungan di BNP2TKI juga jangan mau dipotong. Anggaran sudah segitu kecil dipotong diem saja, takut diganti? ngak usah taku diganti, dalam memperjuangan rakyat ngak usah takut. Tolak aja yang ngak sepantasnya untuk dikurangi,”tambahnya. (rnm), foto : Jayadi/hr.